Poin Penting
  • Putusan MK terkait syarat ijazah dinilai menjadi jalan keluar bila Prabowo dan kubu Jokowi ingin berpisah di 2029
  • Manuver Jokowi bergabung dengan PSI dan agenda di Bandung dinilai memanaskan mesin persaingan politik
  • Prabowo dan Jokowi diprediksi tengah merancang haluan politik masing-masing menuju kontestasi mendatang

WartaPurwakarta - Ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait berkas administrasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak menjadi sandungan bagi keberlangsungan Presiden Prabowo Subianto maupun sang wakil presiden. Keputusan peradilan tersebut justru dipandang membuka jalan pemisah bagi Prabowo dan poros mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuju Pemilu 2029.

Pandangan tersebut dikemukakan oleh pengamat politik Hendri Satrio atau Hensat kepada wartawan, Sabtu, 24 Oktober 2026. Menurut perhitungannya, ketetapan hukum itu menyediakan momentum apabila kedua belah pihak memutuskan untuk tidak lagi berjalan beriringan.

"Keputusan MK bukan beban bagi Prabowo ataupun Gibran/Jokowi, keputusan MK justru dapat jadi solusi, alasan, jalan keluar bila mereka ingin berpisah jalan di 2029," ujarnya.

Ia menambahkan indikasi kerenggangan itu dapat dipicu oleh sikap saling lepas tangan antarkubu. "Alasannya simpel saja. Anda enggak mau lindungi saya, saya juga punya jalan sendiri. Ya sudah, kita pisah saja," sambungnya.

Perkara terkait keabsahan pencalonan tersebut dibacakan oleh majelis hakim MK pada Selasa, 6 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima sehingga pembatalan status keterpilihan Gibran tidak dapat dilakukan. Kendati demikian, dalam bagian pertimbangan, majelis hakim memaparkan ketiadaan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah setara SMA oleh Gibran, sekaligus menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) teledor dalam proses verifikasi kelengkapan syarat pencalonan. Di sisi lain, pihak Istana telah menegaskan komitmen Presiden untuk tidak mencampuri proses peradilan.

Hensat menilai gelagat keretakan koalisi ini telah tampak lewat rangkaian manuver yang ditunjukkan oleh Jokowi dalam beberapa agenda ke belakang.

"Kan awalnya kata Pak Jokowi, Prabowo-Gibran dua periode. Kemudian Pak Jokowi bilang 2029 masih lama. Kemudian Pak Jokowi juga mengumumkan dia anggota PSI, memanaskan mesin atau memanaskan aura kompetisi di Bandung, di kandangnya Pak Prabowo. Kemudian berbagai peristiwa politik terjadi, yang bisa terbaca sangat mungkin Prabowo dan Gibran/Jokowi tidak sejalan lagi atau akan menempuh jalan sendiri-sendiri di 2029," ujarnya dikutip rmol.id.

Langkah Jokowi yang resmi merapat ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai secara tidak langsung memajukan kalender persaingan elektoral. Menurut Hensat, pergerakan tersebut dibaca oleh kekuatan politik lain sebagai cermin kesiapan infrastruktur logistik dan pendukung akar rumput Jokowi.

"Semua partai politik yang memahami seorang Jokowi pasti memahami, oh, dia memanaskan mesin. Logistiknya sudah siap, akar rumput juga sudah bersatu. Jangan-jangan memang Pak Jokowi yang logistiknya paling siap hari ini," tuturnya.

Sementara itu, Gibran dinilai konsisten menjaga keterikatan publik dengan memperbanyak agenda turun langsung ke masyarakat meneruskan metode politik ayahnya, suatu langkah yang dinilai jarang diambil oleh Prabowo.

"Mas Gibran jalan-jalan, salaman-salaman. Mas Gibran itu kalau salaman, blusukan, keuntungannya dua. Yang pertama, popularitas dan elektabilitasnya naik. Yang kedua, dia dapat pahala karena nurut bapaknya, karena bapaknya jalan-jalan," katanya.

Di sisi berlawanan, Prabowo yang berstatus politisi berpengalaman diperkirakan masih mencermati waktu yang paling strategis untuk menyatakan garis pemisah dengan keluarga Jokowi.

"Makanya saya jauh-jauh hari mengatakan Jokowi dan Prabowo sedang membangun jalan politiknya yang baru. Apakah nanti di ujungnya mereka akan bertemu lagi, bersama atau tidak bersama Gibran/Jokowi, yang jelas mereka berdua sedang membangun jalan politiknya sendiri," pungkasnya.

Sumber: Pojok Satu