Poin Penting
  • Gugatan sengketa pemilu bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menuntut diskualifikasi dan pembatalan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden
  • Pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat minimal pendidikan SMA serta keberadaan Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023
  • Pihak pemohon menyiapkan lima orang saksi atau ahli dalam agenda sidang pembuktian di MK pada 30 September 2026

WartaPurwakarta - Gugatan sengketa pemilihan presiden yang teregistrasi dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 resmi bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dalam berkas perkaranya, pihak pemohon mendesak majelis hakim membatalkan pelantikan sekaligus mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai calon wakil presiden lantaran dinilai bermasalah dalam pemenuhan kualifikasi jenjang pendidikan.

Kelanjutan persidangan dengan agenda pembuktian dijadwalkan mengikutsertakan lima orang saksi maupun ahli dari kubu pemohon pada Rabu malam, 30 September 2026 pukul 19.00 WIB.

"Malam ini kita akan ada sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi," kata Denny dalam diskusi Gen Z Peduli Politik bertajuk ‘Karpet Merah Konstitusi? Membedah Pasal Selundupan PKPU 19/2023 dan Suket Ijazah Gibran’ di Camden Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

Forum diskusi tersebut juga mengundang pandangan dari sejumlah tokoh lain, seperti Guru Besar Ilmu Tata Negara Prof. Zainal Arifin Mochtar, Komisioner KPU periode 2007-2012 I Gusti Putu Artha, serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti.

Denny menjelaskan bahwa tuntutan diskualifikasi terhadap figur cawapres tersebut menjadi titik sentral yang menarik atensi publik, terutama menyangkut legalitas syarat administratif pendidikan saat proses pencalonan berlangsung.

"Kenapa ini menjadi menarik? Kenapa menjadi perhatian dan pemberitaan? Karena memang permohonan kami itu meminta agar Saudara Gibran Rakabuming Raka itu didiskualifikasi,” kata Denny.

Keabsahan berkas penyetaraan sekolah yang dipakai Gibran diragukan oleh pemohon karena ketiadaan bukti kelulusan tingkat menengah atas secara fisik.

"Jadi sampai detik ini tidak bisa ditunjukkan bukti tamat SMA-nya Gibran. Itu satu, cacat administratifnya,” kata Denny.

Landasan yuridis yang ditekankan pemohon merujuk pada Pasal 169 huruf r UU Pemilu, yang mewajibkan batas terendah pendidikan berijazah SLTA atau sederajat. Para penggugat menuntut agar MK menetapkan kewajiban pemenuhan klausul tersebut secara mutlak sejak tahap awal registrasi hingga penetapan kontestan.

Di samping itu, kecurigaan pemohon tertuju pada Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Regulasi teknis tersebut dipandang memberi kelonggaran istimewa bagi lulusan luar negeri sehingga tidak diwajibkan menyertakan surat tanda tamat belajar tingkat SMA.

"Yang jadi masalah, Pasal 18 ayat 3-nya. Kenapa ini pasal menjadi pasal selundupan? Saya dikirimi pesan WA oleh seorang kawan, "Mas, coba lihat tuh Pasal 18 ayat 3." Kenapa? Saya baca bunyinya: Calon Presiden, Calon Wakil Presiden yang sekolah di luar negeri dikecualikan untuk menunjukkan tanda tamat SMA. Cukup menunjukkan tamat perguruan tinggi. Ini pasal menggibran,” ungkap Denny.

Penyusunan aturan teknis pemilu tersebut dinilai problematis karena baru disisipkan pada gelaran Pemilu 2024 serta minim transparansi dalam tahapan konsultasinya bersama DPR.

"Pasal 18 ayat 3 itu yang kita sebut sebagai pasal selundupan,” kata Denny.

Denny juga menyinggung dinamika politik yang mengiringi penetapan kepemimpinan nasional saat ini.

"Hadirlah Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden Republik Indonesia yang di hari-harinya mungkin partai pengusungnya pun sudah lelah,” kata Denny.

Melalui seluruh argumentasi tersebut, pemohon berharap Mahkamah Konstitusi memutus perkara dengan menganulir status pencalonan Gibran demi menegakkan aturan pencalonan.

"Jadi dengan segala hormat kami meminta ke Mahkamah Konstitusi, tolong Gibran didiskualifikasi. Sebagai apa? Sebagai calon Wakil Presiden. Artinya apa? Ya tidak bisa menjadi Wakil Presiden, sebagai calon saja tidak memenuhi syarat,” kata Denny.

Tuntutan para pemohon secara tegas bermuara pada pembatalan agenda pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden apabila seluruh petitum dikabulkan oleh hakim konstitusi.

Sumber: RMOL