- Konsolidasi awal menuju Aksi Sejuta Umat di Monas digelar di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan
- Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mendesak pimpinan delapan parpol segera menentukan sikap konstitusional terkait Gibran
- Aksi ini merespons dinamika hukum usai terbitnya putusan MK dan kasasi MA mengenai status penyetaraan pendidikan Gibran
WartaPurwakarta - Ribuan orang memadati Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu, 8 November 2026. Pertemuan kebangsaan yang dimulai sejak salat Subuh berjemaah tersebut disiapkan sebagai konsolidasi awal menuju rencana Aksi Sejuta Umat di Monas.
Dalam kegiatan tersebut, inisiator gerakan KH Bachtiar Nasir menggaungkan simbol lima jari yang menyuarakan lima tuntutan bersama puluhan ormas Islam. Tuntutan itu mencakup persatuan rakyat demi membela Indonesia, perlawanan terhadap pengkhianat bangsa, penolakan oligarki dan kepemilikan aset negara oleh pihak asing, serta pengamalan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Pada butir terakhir, massa menuntut konsistensi penegakan hukum di tanah air. Terkait hal tersebut, Bachtiar Nasir menyatakan, “Hukum harus berlaku kepada siapa pun, termasuk pejabat tinggi, pengusaha besar, pemimpin partai, dan aparat negara,” di hadapan massa yang hadir mengenakan pakaian putih dan atribut Merah Putih.
Tuntutan kelima tersebut mendapat tanggapan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie yang hadir di panggung. Jimly, yang mengaku telah bertemu Kapolri sehari sebelumnya, menilai tuntutan hukum itu harus lebih terarah. Mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) ini menegaskan bahwa putusan MK dan Mahkamah Agung (MA) wajib dijadikan acuan utama lembaga negara dalam menyikapi persoalan Gibran.
Jimly mengingatkan bahwa kejelasan mengenai status Gibran harus dituntaskan melalui koridor konstitusi agar stabilitas jalannya pemerintahan selama tiga tahun ke depan tidak terganggu oleh perselisihan berkepanjangan. Oleh karena itu, ia meminta para elite dari delapan partai politik yang memegang peranan parlemen saat ini segera bermusyawarah dan menerbitkan keputusan pasti pada masa persidangan berikutnya.
Desakan para tokoh umat yang mengarah pada pemakzulan ini mencuat setelah rangkaian putusan hukum terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran. Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang menjadi rujukan penyetaraan tingkat SMA, meski permohonan pemohon kala itu tidak diterima karena kendala kedudukan hukum.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Persoalan kian meruncing setelah MA mengabulkan kasasi perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran batal demi hukum serta dinyatakan tidak sah.
Sumber: RMOL