- Gibran Rakabuming Raka melepaskan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia
- Dinamika relasi kekuasaan antara poros Solo, Bogor, dan Menteng mengalami pergeseran
- Joko Widodo menegaskan tetap memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Subianto
WartaPurwakarta - Keputusan Gibran Rakabuming Raka menanggalkan kursi Wakil Presiden Republik Indonesia memicu pergeseran besar dalam lanskap kekuasaan nasional. Langkah politik ini secara langsung memengaruhi relasi antara Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 Joko Widodo, Partai Gerindra, Partai Demokrat, serta PDI Perjuangan.
Selama ini, konstelasi kekuasaan kerap dipetakan lewat tiga pusaran kekuatan utama, yakni poros Solo yang merepresentasikan Joko Widodo, poros Bogor yang menghubungkan Hambalang dan Cikeas, serta poros Menteng yang menjadi basis PDI Perjuangan. Istilah kelompok-kelompok tersebut merupakan representasi persaingan dan relasi kepentingan antarelite, kendati bukan entitas koalisi formal.
Kepergian Gibran dari lingkaran eksekutif menghilangkan figur jembatan utama yang selama ini menyatukan kepentingan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Situasi ini menguji ketahanan jejaring politik Solo, memperbesar peluang konsolidasi kubu Bogor, sekaligus mengubah posisi tawar kubu Menteng di sekeliling presiden.
Karier politik Gibran, mulai dari kursi Wali Kota Solo hingga memenangi Pilpres 2024 mendampingi Prabowo, sebelumnya menjadi penopang bertahannya pengaruh Joko Widodo di panggung nasional. Duet tersebut memadukan kekuatan politik Prabowo dengan magnet elektoral mantan presiden ke-7 tersebut.
Kendati demikian, kerja sama keduanya diwarnai riak politik. Media The Guardian pada laporan analisisnya per 13 November 2026 mencatat adanya friksi yang meregangkan hubungan Prabowo dan Joko Widodo, dengan posisi Gibran sebagai simpul peredam.
Pelepasan jabatan oleh putra sulung Joko Widodo itu menyusul sederet persoalan, mulai dari polemik keabsahan syarat administratif pendidikan, putusan lembaga peradilan, hingga derasnya desakan di ranah parlemen.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Meskipun simpul utamanya di kabinet telah tanggal, hegemoni politik Joko Widodo dinilai tidak serta-merta lenyap. Modal jejaring dan relasi elite yang terbangun selama dua periode memimpin pemerintahan masih menjadi kekuatan tersendiri bagi mantan presiden tersebut.
Menanggapi situasi yang bergulir, Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk terus menyokong jalannya pemerintahan Prabowo. Dirinya memandang gejolak yang timbul sebagai fenomena wajar, sembari menekankan bahwa kedudukan dalam ranah politik hanyalah perkara sementara. Sikap ini dinilai sebagai langkah kompromi guna merawat hubungan baik kedua tokoh di tengah transisi kekuasaan baru.
Sumber: Pojok Satu