- DPR RI menetapkan 12 isu krusial yang diawasi selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027
- Ruang lingkup pengawasan mencakup kasus penyadapan Presiden, penyaluran bansos, hingga target lifting migas
- Parlemen menekankan pentingnya respons nyata pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi publik
WartaPurwakarta - Dewan Perwakilan Rakyat memetakan selusin persoalan krusial yang akan dikawal secara intensif sepanjang Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Pengawasan terfokus ini disiapkan agar pihak eksekutif bergerak cepat merespons berbagai dinamika yang menyedot perhatian masyarakat luas.
Rencana kerja pengawasan tersebut diuraikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah," kata Puan dalam pidatonya.
Daftar 12 topik pengawasan itu diawali dengan penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden RI, penyelesaian administrasi kewilayahan, pencegahan dan penanganan perundungan anak, lonjakan harga sekaligus kelangkaan pakan ternak, hingga pemulihan fasilitas publik di kawasan terdampak bencana alam.
DPR turut menyoroti stabilitas keamanan, kemacetan lalu lintas, tata ruang, pertanahan, serta kemudahan regulasi izin pada kawasan industri. Urusan perlindungan sosial juga tidak luput dari pemantauan, khususnya dalam menjaga akurasi distribusi dan perbaikan tata kelola bantuan sosial agar manfaatnya diterima kelompok yang tepat.
Di sektor lingkungan dan fasilitas kesehatan, evaluasi difokuskan pada upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan beserta dampak medisnya bagi warga. Parlemen juga mengawal ketepatan basis data pendukung reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Urusan pendidikan dan sektor keuangan juga masuk dalam daftar pantau, meliputi pemerataan proyek revitalisasi fasilitas sekolah dan penguatan regulasi di pasar modal. Sementara pada bidang energi, dewan memusatkan perhatian pada penguatan ketahanan nasional melalui akselerasi produksi serta pemenuhan lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Puan menggarisbawahi bahwa seluruh agenda pemantauan ini dirancang untuk mendesak lahirnya aksi konkret pemerintah di lapangan, bukan sekadar berakhir sebagai wacana di meja birokrasi.
Selain menetapkan arah pengawasan domestik, Puan membeberkan aktivitas diplomasi internasional yang dijalankan delegasi dewan pada penutupan masa sidang sebelumnya, termasuk kehadiran perwakilan DPR pada Sidang Umum ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha, Tanzania.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Melalui peran diplomasi parlemen, Delegasi DPR turut berpartisipasi pada sejumlah agenda multilateral strategis untuk merespons berbagai tantangan global dan agenda internasional," tutur Puan.
Langkah diplomatik tersebut dipandang penting untuk mempertegas kontribusi Indonesia di kancah global sekaligus mempererat kerja sama lintas parlemen dalam menghadapi krisis dunia.
"Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan diplomasi parlemen, DPR RI berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional serta memastikan berbagai kebijakan yang dijalankan Pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat," ucap Puan.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional