- MA kabulkan gugatan kasasi sengketa ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka
- Hasto Kristiyanto sebut syarat minimal ijazah SMA dalam konstitusi tak dipenuhi
- Opsi hak angket parlemen dipertimbangkan di tengah kepemilikan 110 kursi PDIP
WartaPurwakarta - Langkah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh permohonan kasasi terkait keabsahan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi bukti konkret tidak terpenuhinya ketentuan konstitusional dalam pencalonan pemimpin negara.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan pandangan tersebut melalui keterangan resminya pada Jumat, 30 Oktober 2026. Ia menegaskan manipulasi kekuasaan tidak akan mampu bertahan selamanya.
"Dalam politik itu tidak ada kebohongan yang abadi, terlebih ketika dilakukan melalui abuse of power. Disitulah kebenaran akan mencari jalannya sendiri," kata Hasto.
Menurut Hasto, vonis pengadilan tingkat kasasi tersebut kian mempertegas kejanggalan dokumen kelulusan yang diperdebatkan sejak proses persidangan sengketa pemilu berlangsung.
“Sehingga dengan adanya keputusan dari Mahkamah Agung itu semakin memperkuat bahwa penyetaraan ijazah Gibran melalui surat keterangan yang di dalam sidang MK ternyata itu ijazahnya tidak ditemukan," kata Hasto.
Ketiadaan bukti kelulusan yang sah tersebut, kata dia, secara langsung melanggar kriteria pokok yang telah digariskan dalam undang-undang dasar bagi kandidat kepala pemerintahan dan wakilnya.
"Sehingga ini telah menyentuh hal yang sangat fundamental bahwa syarat yang ditetapkan oleh konstitusi setidak-tidaknya berijazah SMA atau sederajat itu tidak dipenuhi," kata Hasto.
Politikus asal Yogyakarta itu menghubungkan perkara status pendidikan ini dengan dua polemik politik sebelumnya, yaitu terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang meloloskan jalan pencalonan Gibran serta distribusi masif bantuan sosial menjelang purnatugas Presiden Jokowi.
"Kesemuanya melengkapi gambaran berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan ini," sambungnya.
Doktor dari Universitas Pertahanan (UNHAN) ini memprediksi penyelewengan yang terjadi bakal mengundang koreksi luas dari masyarakat maupun spektrum kekuatan politik melalui berbagai mekanisme yang sah.
"Sehingga ini pasti akan dikoreksi oleh rakyat, termasuk partai politik, baik itu melalui cara-cara politik maupun melalui suatu proses," kata Hasto.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Hasto pun mengungkit sikap terbuka dua legislator partainya, Komarudin Watubun dan Andreas Hugo Pareira, yang secara terang-terangan telah menyuarakan desakan agar Gibran menanggalkan jabatannya.
"Ini adalah suara dari begitu banyak rakyat yang makin besar. Suara ini enggak boleh diabaikan," kata Hasto.
Terkait peluang penggunaan hak angket di Senayan guna menindaklanjuti putusan hukum tersebut, Hasto menyebut langkah politik tersebut memerlukan kerja sama lintas fraksi karena kapasitas kursi yang dimiliki partainya terbatas.
"Ya, kita PDIP kan kekuatannya 18 persen sekian. Kami hanya punya 110 kursi," kata Hasto.
Sumber: RMOL