- Mahkamah Agung membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran Rakabuming Raka
- Pengamat politik Faizal Assegaf menilai polemik tersebut menjadi ancaman besar bagi kelanjutan karier politik Wapres Gibran
- Kubu Prabowo Subianto dan Joko Widodo disebut berada dalam posisi kalkulasi serius menghadapi desakan mundur
WartaPurwakarta - Persoalan legalitas surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diprediksi memicu guncangan politik besar di lingkaran kekuasaan. Penilaian tersebut diutarakan pengamat politik Faizal Assegaf saat menyoroti masa depan politik putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu.
Melalui pernyataan di akun media sosial X miliknya pada Minggu, 1 November 2026, Faizal memandang permasalahan ini dapat menjadi penanda berakhirnya langkah politik sang wakil presiden. "Suket Gibran menjadi bencana politik paling dahsyat di lingkar Istana. Game over," kata Faizal.
Inisiator Partai Nasional Gotong Royong (Negoro) tersebut melihat eskalasi tuntutan publik agar Gibran melepaskan jabatannya saat ini kian meruncing. Situasi tersebut dinilai memaksa kubu Presiden Prabowo Subianto serta kubu Joko Widodo untuk menimbang ulang strategi dan kalkulasi politik mereka secara mendalam.
Arah stabilitas politik nasional ke depan, menurut Faizal, bakal sangat ditentukan oleh keputusan yang diambil kedua belah pihak, apakah memilih jalan konsensus atau justru berhadapan dalam konfrontasi terbuka. "Desakan Gibran mundur kian memasuki orbit pertentangan krusial dan sengit. Kubu Prabowo & Jokowi berada dalam kalkulasi serius. Dinamika ke depan tergantung kompromi atau benturan keras," tandasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sorotan tajam ini mengemuka menyusul putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi gugatan atas dokumen pendidikan milik Gibran. Dalam amar putusannya, lembaga peradilan tertinggi tersebut menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan Sekolah Menengah Atas milik Gibran, yang sempat dijadikan salah satu syarat administrasi pada Pilpres 2024, dinyatakan tidak sah.
Sumber: RMOL