Poin Penting
  • Ray Rangkuti menilai empat pimpinan DPD RI layak masuk bursa calon wakil presiden karena menguasai persoalan daerah
  • Empat pimpinan DPD RI yang dimaksud adalah Sultan Baktiar Najamudin, GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung
  • Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, di mana Presiden mengusulkan dua nama kepada MPR

WartaPurwakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memasukkan nama empat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke dalam pertimbangan calon wakil presiden. Menurut pengamat politik tersebut, keempat figur itu memiliki pengalaman serta keahlian mendalam soal dinamika dan kebutuhan daerah.

Ray menjelaskan bahwa kemampuan para pimpinan DPD dalam menyuarakan kepentingan daerah merupakan bekal krusial bagi posisi wakil presiden. Apalagi, Indonesia masih bergulat dengan berbagai tantangan pembangunan dan kesenjangan antarwilayah.

"Ini sangat urgen, mereka adalah orang-orang yang menguasai hal yang berhubungan dengan daerah, dan Presiden Prabowo harus meliriknya," ujar Ray kepada indoposco.id, Selasa (17/11/2026).

Keempat pimpinan DPD RI periode 2024-2029 yang dimaksud adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin beserta tiga Wakil Ketua DPD RI, yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Seluruhnya merupakan perwakilan daerah yang memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilu.

Ray menambahkan, pintu bagi para pimpinan DPD untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden masih terbuka lebar. Meski begitu, figur yang dipertimbangkan wajib memenuhi syarat kapasitas, integritas, dan penguasaan terhadap problematika daerah.

"Masih sangat terbuka. Terutama bagi figur yang memiliki kapasitas, integritas, serta pemahaman kuat mengenai persoalan daerah. Saya yakin mereka punya," jelasnya.

Soal mekanisme pengusulan, Ray berpandangan bahwa masyarakat dan berbagai kalangan tetap bisa menyampaikan aspirasi mengenai figur yang dianggap pantas. Kendati demikian, proses resmi pengisian jabatan wakil presiden harus berpedoman pada konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden mengajukan dua nama kepada MPR untuk kemudian dipilih.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung siapa pun yang dipilih oleh Presiden Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Sultan saat ditemui wartawan pada Jumat (13/11/2026).

"Posisi dan tugas DPD RI adalah mensukseskan dan mendukung siapapun dan kapan pun nama yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo," tegasnya.

Gagasan ini dinilai sejalan dengan peran strategis wakil presiden dalam urusan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015, Wakil Presiden menjabat sebagai ketua sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Lembaga tersebut bertugas memberikan masukan kepada Presiden terkait penataan daerah, dana otonomi khusus, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta kebijakan Dana Desa.

Tantangan di daerah pun kian beragam, mulai dari perubahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), ketimpangan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, konflik sosial, hingga keterbatasan layanan publik dan penanganan bencana. Situasi ini menuntut koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Meskipun demikian, pengalaman di DPD bukan satu-satunya tolok ukur. Integritas, rekam jejak, kapasitas tata kelola pemerintahan, serta kemampuan menjalankan agenda nasional tetap menjadi faktor penting. Keputusan akhir mengenai dua nama yang diajukan kepada MPR sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden sesuai amanat konstitusi.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional