Poin Penting
  • Ray Rangkuti mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menuntaskan polemik Gibran demi memulihkan kepercayaan publik
  • Sebanyak 80 persen susunan menteri dinilai terlalu didominasi kepentingan partai politik dibanding profesionalitas
  • Kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni disorot tajam menyusul meluasnya kebakaran hutan dan lahan

WartaPurwakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto didorong untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh di tengah rentetan tantangan nasional, mulai dari ketidakpastian pasar modal, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penilaian tersebut disampaikan pengamat politik Ray Rangkuti yang memandang rangkaian persoalan terkini berisiko mengikis keyakinan publik terhadap pemerintah apabila terus dibiarkan. Di antara deretan masalah tersebut, Ray menegaskan penyelesaian perkara seputar Gibran harus menjadi prioritas paling awal.

“Yang pertama adalah selesaikan dulu kasus Gibran. Semua orang menunggu. Jangan dipikir ini hanya masalah politik, ini juga berhubungan dengan kepercayaan publik,” ujar Ray di kanal Youtube Bambang Widjojanto, Rabu, 21 Oktober 2026.

Selain perihal legitimasi publik, Ray menekankan pentingnya penataan ulang jajaran kabinet. Ia menilai pembagian kursi menteri semestinya mengedepankan aspek keahlian serta kompetensi teknis, bukan sekadar memfasilitasi agenda partai politik pengusung. Porsi keterwakilan elite partai politik di kabinet saat ini dipandangnya terlalu mendominasi sehingga berpotensi memicu ketidakcocokan fungsi jabatan.

“Dari dulu kita mengingatkan betul-betul cari anggota kabinet yang profesional. Ini 80 persen kabinet kita partai, ketua umum partai. Ditempatkan bukan pada tempatnya,” katanya.

Kritik tajam turut diarahkan Ray terhadap pos kementerian teknis, khususnya penunjukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kendati mengenal integritas politisi tersebut saat merintis PSI, Ray mempertanyakan kecakapan manajerial yang bersangkutan dalam menangani sektor kehutanan, terutama ketika wilayah karhutla kini makin meluas.

“Saya melihat dia (Raja Juli) orang baik dengan idealisme yang cukup waktu dulu sama-sama ketika mau mendirikan PSI. Nah, dia ditempatkan di Menteri Kehutanan. Saya tidak tahu bagaimana Raja Juli ini mengelola hutan. Terbukti sekarang ada karhutla yang luas sekali,” tuturnya.

Menyikapi meluasnya karhutla tersebut, Ray bahkan mengusulkan agar Raja Juli legawa mengundurkan diri bila merasa mandat yang diemban melampaui kapasitasnya. Menurutnya, kesediaan melepaskan jabatan justru dapat menjadi percontohan etis bagi pejabat publik lain dalam mengakui batas kemampuan profesional.

Di sisi lain, Ray menyoroti cara Presiden Prabowo merespons kritik dari kalangan pegiat masyarakat sipil maupun pakar yang dinilainya kerap disepelekan.

“Pak Prabowo responsnya terhadap situasi anggap enteng semua,” tegasnya.

Rentetan persoalan di lapangan seharusnya diposisikan oleh kepala negara sebagai momentum penting guna meninjau ulang kebijakan serta menyerap masukan publik secara terbuka.

“Pada akhirnya alamlah yang memberi pelajaran kepada Prabowo. Kalau dia mengabaikan pernyataan-pernyataan yang ia sebut sebagai antek asing, londo ireng, pakar goblok dan seterusnya, di sini kita melihat alam mulai berbicara kepada Prabowo. Tinggal Prabowo saja yang melihat apakah ini isyarat atau ini hanya sekadar permainan,” pungkasnya.

Sumber: RMOL