- Rocky Gerung resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Wantimpres pada Jumat (2/10/2026)
- Rocky menegaskan Wantimpres mengemban fungsi etis untuk mengkaji ekses kebijakan pemerintah, bukan fungsi teknis
- Seluruh anggota dewan memiliki tanggung jawab etis personal untuk memantau situasi politik dan kebudayaan
WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana, Jumat (2/10/2026). Selepas prosesi pelantikan tersebut, pengamat politik itu menyampaikan sejumlah pandangan mengenai posisi barunya serta fungsi lembaga yang kini ia tempati.
Rocky menanggapi pertanyaan seputar keputusannya menerima pinangan masuk ke dalam lingkaran pemerintahan.
“Alasan gua menolak apa,” ujar Rocky.
Ia memastikan komitmennya untuk tetap bersikap kritis dalam mengawal jalannya roda pemerintahan. Kendati demikian, ia membedakan antara tindakan melontarkan kritik dan menjalankan peran penelaahan kritis terhadap berbagai kebijakan publik.
“Bukan mengkritik. Dewan ini justru fungsinya kritis. Bukan kritik ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan tuh. Kenapa harus kritis? Karena pasti ada persepsi negatif, ada persepsi positif. Dua-duanya persepsi tuh,” jelasnya.
Menurut Rocky, kinerja dewan tersebut bertumpu pada ketajaman membedah perkara hingga ke bagian terperinci serta sensitivitas etik. Hasil telaah tersebut nantinya diserahkan langsung kepada kepala negara sebagai bahan rujukan sebelum suatu keputusan diformalkan.
“Dan itu yang dijadikan pertimbangan tuh. Kan Anda biasa, apa namanya kalau bikin surat keputusan tuh, mengingat, menimbang, memutuskan, menetapkan. Tugas dewan adalah mengingat dan menimbang dan memutuskan. Penetapannya ada pada Presiden. Jadi kita membuat pertimbangan, user-nya adalah Bapak Presiden,” ujarnya.
Kepala Negara juga menitipkan instruksi spesifik kepada lembaga penasihat tersebut. Rocky mengungkapkan, mandat yang diemban dewan ini berfokus pada dimensi moralitas, bukan pelaksanaan hal-hal teknis birokrasi.
"Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden. Itu fungsi normatif dari Dewan,” ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain menjalankan fungsi normatif, Wantimpres juga mengemban peran strategis lain di ranah kebangsaan.
“Tentu fungsi yang lebih politis, yaitu memonitor situasi politik, memonitor situasi kebudayaan,” jelasnya.
Rocky menambahkan, setiap dinamika yang dibahas di internal Wantimpres diletakkan di atas pundak integritas etika masing-masing individu, bukan merupakan beban pertanggungjawaban kolektif kelompok.
Sumber: Pojok Satu