Poin Penting
  • Sebanyak 50 legislator dari lintas fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wapres Gibran
  • Fraksi PKS menyumbang dukungan terbanyak dengan 12 anggota dewan
  • Berkas usulan telah diserahkan ke meja pimpinan DPR dan menunggu tindak lanjut usai pembukaan masa sidang

WartaPurwakarta - Sebanyak 50 dari total 580 legislator di Senayan tercatat telah membubuhkan tanda tangan persetujuan pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kontroversi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan data hingga Selasa siang (10/11), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendominasi dukungan dengan jumlah 12 orang.

Sebanyak 38 legislator lainnya yang turut menyetujui langkah tersebut datang dari enam fraksi berbeda di parlemen. Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengonfirmasi capaian jumlah dukungan tersebut pada Selasa (10/11/2026).

"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata anggota DPR RI Mardani Ali Sera, Selasa (10/11/2026).

Dokumen pengajuan tersebut, menurut Mardani, telah diteruskan kepada pimpinan DPR RI. Ia menegaskan keterlibatan anggota dewan lintas partai dalam inisiatif ini.

“Banyak fraksi, dari mayoritas fraksi. Surat sudah disampaikan ke pimpinan," ujarnya.

Dukungan terhadap pemakzulan Wapres Gibran melalui HMP ini salah satunya datang dari Rahmat Saleh, politikus Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1. Langkah ini diambil usai mencermati sejumlah landasan putusan peradilan.

"Setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 PHPU Tahun 2026, kemudian diperkuat lagi keputusan MA 742, 10 Oktober yang lalu, ini sebenarnya sudah cukup bagi saya selaku anggota DPR RI untuk menggunakan hak saya sebagai anggota DPR RI untuk menyatakan pendapat," kata Rahmat dalam dialog di salah satu televisi nasional, Selasa (10/11/2026).

Rahmat memandang bahwa mundurnya Gibran dari jabatan merupakan opsi yang semestinya ditempuh menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung. Parlemen dinilai wajib mengambil tindakan apabila pengunduran diri tersebut urung dilakukan.

Sikap politik Rahmat Saleh bersama jajaran Fraksi PKS mendapat apresiasi dari Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti.

“Hak Menyatakan Pendapat (Rahmat Saleh dari PKS) ditulis di hadapan kita. Ini bagus semoga menginspirasi bagi anggota DPR yang lainnya,” tegas Ray Rangkuti.

Di sisi lain, desas-desus mengenai kemungkinan mundurnya Gibran terkait polemik ijazah SMA ditanggapi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani usai Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Selasa (10/11). Puan mengimbau agar publik tidak terjebak spekulasi.

“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” tegas Puan Maharani saat konferensi pers usai Sidang Paripurna DPR RI di Senayan Jakarta, Selasa (10/11).

Puan juga membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai bergulirnya usulan HMP dari sebagian legislator tersebut.

“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini,” ujar Puan saat jumpa pers.

Proses penanganan hak tersebut ditegaskan Puan harus berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta mekanisme kelembagaan yang berlaku.

“Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ujarnya lagi.

Puan meminta semua pihak menanti keterangan resmi sebelum menarik kesimpulan perihal kabar pengunduran diri Wapres Gibran.

“Ya, selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” ujarnya.

Sumber: Pojok Satu