Poin Penting
  • Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan
  • Anggota DPD RI Haji Uma menegaskan putusan kasasi tersebut berkekuatan hukum tetap
  • Pengunduran diri sukarela dinilai sebagai langkah elegan sesuai mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945

WartaPurwakarta - Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober 2026 dinilai sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga silang pendapat di ruang publik semestinya segera disudahi. Penegasan tersebut dilontarkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma.

Lembaga peradilan tertinggi tersebut sebelumnya telah menetapkan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah. Menyikapi hal itu, Haji Uma mendesak seluruh elemen untuk tunduk pada kepastian hukum, sembari mengupayakan resolusi yang selaras dengan konstitusi negara.

"Putusan MA itu final. Tidak boleh bertele-tele," tegas Haji Uma dalam keterangan, Kamis (12/11/2026).

Mengenai kelanjutan kepemimpinan nasional, senator asal Tanah Rencong ini menerangkan bahwa apabila Wakil Presiden bersedia meletakkan jabatannya secara sukarela dan terhormat, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang memilih figur pengganti. Proses suksesi tersebut dilakukan dengan menyaring dua nama kandidat yang disodorkan oleh Presiden.

"Mekanisme itu telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945," ungkapnya.

Opsi mengundurkan diri secara berjiwa besar dipandang Haji Uma sebagai jalan keluar yang paling arif demi mengamankan stabilitas sistem ketatanegaraan.

"Kita menghargai kalau sang Wakil Presiden mundur dengan hormat. Itu sikap kenegarawanan," ujarnya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional