Poin Penting
  • Sebanyak 10 anggota Fraksi PAN turut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat perihal polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka
  • Total 120 anggota dewan dari delapan fraksi telah meneken usulan tersebut, melampaui ambang batas minimal UU MD3
  • Pimpinan DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal telah menerima penyerahan berkas usulan hak parlemen tersebut

WartaPurwakarta - Sebanyak sepuluh wakil rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI dipastikan ikut membubuhkan tanda tangan persetujuan atas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kisruh surat keterangan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepastian keikutsertaan para anggota fraksi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Ahmad Najib Qodratullah saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

"Ada 10," kata Najib saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Mengenai fakta bahwa sebelumnya hanya satu perwakilan Fraksi PAN yang hadir dalam forum pertemuan HMP, Najib meluruskan bahwa kondisi itu murni persoalan salah komunikasi pada tingkat kesekretariatan. Adapun sepuluh legislator PAN yang masuk dalam daftar penandatangan usulan HMP meliputi Sarifudin Suding, Ahmad Najib Qodratullah, Endang Agustina, Nazarudin Dek Gam, Slamet Aryadi, Ahmad Rizki Sadiq, Ahmad Yohan, Abdul Hakim Bafaqih, Nasril Bahar, serta Saleh Partaonan Daulay.

Pengajuan hak istimewa parlemen tersebut secara resmi diterima oleh dua pimpinan parlemen, yakni Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal. Hingga berkas diserahkan, dokumen dukungan tersebut sudah mengantongi tanda tangan dari 120 wakil rakyat yang terafiliasi di delapan fraksi DPR.

"Hak menyatakan pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang MD3, yaitu untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air atau dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan atau tindak lagi memenuhi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden," ucap Saan saat memimpin rapat.

Dalam rangkaian rapat penyerahan, masing-masing juru bicara fraksi bergiliran memaparkan rincian nama legislator yang memberi paraf sekaligus membacakan landasan argumen pengajuan hak itu. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyerahan berkas fisik usulan HMP ke meja pimpinan dewan.

Dukungan dari 120 legislator tersebut telah melewati ketentuan ambang batas minimal yang dipersyaratkan oleh regulasi UU MD3, yakni sekurang-kurangnya 25 anggota dewan. Pengguliran usulan HMP ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung yang menganulir surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran, serta adanya temuan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemenuhan kualifikasi pendidikan cawapres pada Pemilu 2024.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional