- Anggota DPR RI Fraksi NasDem Arif Rahman menilai posisi Wapres Gibran cacat konstitusi pascaputusan MK dan MA
- Parlemen didesak segera mengambil langkah politik melalui pengusulan Hak Menyatakan Pendapat
- Gibran sebelumnya menyatakan tetap melawan di PTUN dan menyiapkan PK ke MA atas saran Presiden Prabowo Subianto
WartaPurwakarta - Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berencana membuktikan keabsahan ijazah bangku SMA melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuai reaksi keras dari Senayan. Legislator Komisi Yudisial dan Hukum dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, menegaskan bahwa mantan Wali Kota Solo tersebut sejatinya tidak lagi mempunyai jalan lain di luar meletakkan jabatan atau diberhentikan secara resmi.
Menurut Arif, keabsahan Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia telah gugur secara yuridis maupun etika kepemimpinan, menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) yang mengikat secara hukum.
"Tidak ada langkah lain selain mundur atau di mundurkan. Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi. Jadi, secara moral sudah tidak layak lagi di sebut sebagai Wakil Presiden dan ini harus segera dilakukan langkah untuk menjaga marwah konstitusi,” tegasnya kepada wartawan, Rabu, 11 November 2026.
Melihat kondisi tersebut, Arif mendorong parlemen untuk tidak tinggal diam dan segera memproses dinamika ini melalui instrumen konstitusional kedewanan demi memulihkan wibawa hukum tata negara.
"DPR sebagai wadah salurannya harus segera mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” pungkasnya.
Sorotan terhadap keabsahan dokumen pendidikan Gibran mencuat kembali setelah sang Wakil Presiden mengungkapkan rencana perlawanan hukumnya. Sehari sebelum pernyataan Arif muncul, Gibran mengaku telah berkonsultasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dan disarankan mempertahankan posisinya di peradilan administrasi negara sembari melengkapi berkas pendidikan dari jenjang dasar hingga strata satu.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di samping memproses gugatan di PTUN, Gibran menyebut pihaknya tengah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna menempuh peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran pada Selasa, 10 November 2026.
Sumber: RMOL