- Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira menyarankan Wapres Gibran Rakabuming Raka mundur pascaputusan MK terkait ijazahnya
- Andreas mengapresiasi keberanian MK yang masuk hingga ke tahap pembuktian materiil
- Andreas mengaku malu kepada rekan kuliahnya di Jerman atas polemik riwayat pendidikan pemimpin negara
WartaPurwakarta - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebaiknya menanggalkan jabatannya menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seputar polemik ijazahnya. Sikap tersebut diutarakan Andreas saat hadir dalam program siniar di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored yang disiarkan pada Senin (19/10/2026).
Pada mulanya, Andreas tidak menyangka proses hukum di MK akan melangkah sejauh itu. Ia sempat meragukan majelis hakim berani memeriksa tahap pembuktian secara mendalam.
"Jadi ini Bung Akbar, ketika proses sidang MK, saya awalnya enggak terlalu yakin gitu. Enggak terlalu yakin, ini pandangan subjektif saya. Enggak terlalu yakin bahwa MK itu mau masuk sampai ke pembuktian gitu. Tapi ketika masuk ke pembuktian, saya terus terang, ‘wah ini luar biasa’ gitu, ini hal yang baru. Artinya MK ini wajah yang lain gitu dan saya salut di situ," kata Andreas.
Setelah mencermati jalannya pembuktian di persidangan tersebut, Andreas menilai langkah terbaik yang semestinya diambil oleh Gibran adalah mengundurkan diri agar persoalan ini tidak menjadi beban yang berlarut-larut.
"Terus kemudian saya langsung pikir, kalau menurut saya, menurut pandangan saya pribadi, lebih baik kawan ini mundur aja gitu. Gibran ini mundur aja gitu," ujarnya.
Andreas kemudian menambahkan, "Kenapa sih dalam tanda kutip ditelanjangi di situ? Dalam arti apa yang terjadi sekarang, proses yang terjadi sekarang ini, ya ini akan berkepanjangan gitu."
Menurut pandangannya, putusan MK tersebut membawa konsekuensi moral yang nyata bagi sang wakil presiden, meski ia ragu pihak yang bersangkutan memiliki rasa malu atas perkara itu.
"Dalam arti ya pertama tentu buat dia sendiri, tapi apakah dia merasa malu atau tidak saya enggak tahu. Kayaknya enggak, kalau lihat dalam suara sekarang enggak gitu," ucap Andreas.
Sorotan atas tingkat pendidikan Gibran dinilai Andreas telah meluas ke taraf internasional. Mengutip keterangan dari Prof Zulfikar, ia memaparkan bahwa lulusan program MDAIS bahkan tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi aparatur sipil negara di Singapura.
"Soal pendidikan, pendidikan di Singapura, apa di Australia, terus kemudian ya kita lihat gimana punya wakil presiden ya lulusan MDAIS," kata Andreas.
Andreas pun mengungkapkan rasa canggungnya ketika topik ijazah wakil presiden ini menjadi bahan obrolan grup percakapan bersama kawan-kawan lamanya semasa kuliah di Jerman.
"Waktu kami kuliah di Jerman, punya WA grup bareng, mereka mendiskusikan tentang itu gitu. Terus bilang, ‘Andreas, kok kamu punya wakil presiden kayak gini’. Aduh, gua malu benar," ungkapnya.
Kondisi tersebut mengingatkannya pada era 1990-an ketika ia masih menuntut ilmu di Jerman pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto.
"Saya jadi ingat dulu waktu zaman tahun 90-an waktu kuliah di Jerman. Sebenci-bencinya kita dengan Soeharto pada waktu itu, tapi ketika kalau orang kritik Soeharto gua malu, karena itu presiden kita kan," tutur Andreas.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pengalaman psikologis serupa kembali ia rasakan saat ini, yang membuatnya semakin yakin bahwa mundur adalah jalan keluar yang tepat.
"Nah, perasaan ini muncul juga gitu, sehingga saya pikir, persentase yang berbeda, persentase yang berbeda itu muncul juga. ‘Lebih baik ini mundur aja deh’ gitu dalam pikiran gua waktu itu," jelasnya.
Andreas menceritakan bahwa saat pembacaan putusan MK pada pekan lalu, dirinya sedang dalam perjalanan sehingga tidak memantau sidang secara langsung. Namun, desakan mundur itu sudah ia sampaikan ketika dihubungi para jurnalis keesokan harinya.
"Tapi pagi-pagi bangun, lihat banyak sekali wartawan tanya kan. Saya bilang, ‘Ya lebih baik dia mundur aja deh daripada ini berkepanjangan’," ucapnya.
Di luar desakan pengunduran diri tersebut, Andreas memandang seluruh tahapan hukum yang berjalan di MK tetap bernilai positif sebagai ruang pembelajaran hukum bagi publik.
"Tapi kan keliatan enggak kan, dan tapi ya setelah berjalan ini, saya pikir bagus juga ini proses ini berjalan ya. Dalam arti apa, kita banyak juga belajar tentang bagaimana sistem ketatanegaraan," kata Andreas.
Sumber: Pojok Satu