- Mantan Wamenkumham Denny Indrayana bersama 11 pemohon menggugat keabsahan syarat pendidikan cawapres Gibran Rakabuming Raka ke MK
- Joko Widodo menegaskan berkas pendidikan putranya sah dan telah diverifikasi KPU tanpa kendala
- Gugatan perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyoal surat penyetaraan ijazah luar negeri Gibran dan perubahan aturan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023
WartaPurwakarta - Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons langkah hukum mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pihak lain yang melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut menuntut pembatalan keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka lantaran dipersoalkan kelayakan latar belakang pendidikannya sebagai calon wakil presiden.
Jokowi menegaskan tidak ada cacat administratif menyangkut jenjang sekolah putranya, mengingat seluruh berkas telah diverifikasi dan dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Nyatanya kan persyaratannya diterima oleh KPU. Masa sudah sekolah di luar suruh ikut Paket C lagi," kata Jokowi, Kamis, 24 September 2026.
Mantan Wali Kota Solo itu kemudian memaparkan rekam jejak akademis sang putra sulung sejak tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan awal diselesaikan di Jawa Tengah sebelum Gibran menempuh studi ke mancanegara.
"Yang saya tahu, Mas Gibran itu SD-nya di SD 16 Kotamadya Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kotamadya Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu di 0-Level," ujarnya.
Pendidikan Gibran berlanjut ke Australia melalui program persiapan studi, kemudian berpindah kembali ke lembaga pendidikan di Singapura.
"Setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insearch, ini pathway, supaya tahu. Setelah dari situ seingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura. Jelas semuanya. Jelas semuanya," katanya.
Menanggapi desakan pemohon agar status keterpilihan Gibran digugurkan, Jokowi menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut kepada lembaga peradilan konstitusi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Ya itu proses hukum, nanti yang memiliki kewenangan yaitu Mahkamah," ujarnya.
Gugatan sengketa pilpres ini tercatat resmi di kepaniteraan MK pada 17 September 2026 lewat registrasi perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Di dalam berkasnya, kubu pemohon mempersoalkan muatan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang dinilai mendadak membebaskan kewajiban lampiran ijazah kelulusan setingkat SLTA bagi lulusan sekolah luar negeri.
Denny dan para pemohon turut mendalilkan kejanggalan dalam penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah oleh Ditjen Dikdasmen Kemendikbud. Dokumen bertanggal 6 Agustus 2019 itu dituding terbit dalam kurun waktu amat singkat, yakni di bawah 24 jam, tanpa disertai pembuktian berkas kelulusan yang menjadi landasan penerbitannya hingga perkara diajukan ke MK.
Sumber: RMOL