Poin Penting
  • PAN menyerahkan mandat penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto
  • Viva Yoga Mauladi membeberkan kriteria cawapres harapan PAN, antara lain berjiwa nasionalis dan menguasai tata kelola pemerintahan
  • Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan presiden memiliki wewenang penuh mengajukan dua nama ke MPR sesuai mekanisme UU MD3

WartaPurwakarta - Mekanisme penentuan figur calon wakil presiden untuk menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka diserahkan sepenuhnya oleh Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Presiden Prabowo Subianto. Selaku rekan koalisi, partai berlambang matahari ini memastikan bakal mematuhi apa pun permufakatan yang diputuskan bersama barisan pendukung pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Ia menilai status Prabowo sebagai nakhoda koalisi menjadikannya pihak yang berwenang memimpin proses penunjukan orang nomor dua di republik ini.

"PAN mengikuti keputusan koalisi partai pemerintah. Apapun yang diputuskan secara kolektif kolegial, di bawah komando pemimpin koalisi, Pak Presiden Prabowo Subianto, PAN menerima dan setuju," ujar Viva Yoga.

Kendati menyerahkan keputusan akhir kepada Prabowo dan forum koalisi, PAN tetap menyodorkan sejumlah parameter penting bagi sosok yang akan mendampingi kepala negara. Viva Yoga menggarisbawahi figur terpilih hendaknya memiliki visi kepemimpinan yang sejalan dengan Prabowo, sanggup merumuskan konsep kenegaraan, sekaligus cakap mengawal jalannya kebijakan di lapangan.

"Tentunya, PAN berharap agar figur calon Wapres itu dapat senada dan seirama dengan presiden, dapat membantu secara konseptual dan pelaksanaan program di lapangan, seorang yang telah berpengalaman dalam ilmu pemerintahan, dan berjiwa nasionalis," tuturnya.

Di sisi lain, proses pengisian jabatan RI 2 turut ditanggapi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, ruang terbuka lebar bagi Prabowo untuk meminta pandangan dari pimpinan partai politik mitra koalisi sebelum menyodorkan dua kandidat resmi ke hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Yusril menguraikan bahwa tata cara maupun rute yang akan ditempuh dalam penentuan nama tersebut sepenuhnya bergantung pada hak prerogatif presiden. Prabowo mempunyai kebebasan penuh, baik itu untuk membuka diskusi dengan pihak lain maupun langsung menetapkan pilihan tanpa konsultasi.

"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril.

Langkah komunikasi dengan partai-partai koalisi, lanjut Yusril, juga memiliki payung aturan yang tercantum dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," ujarnya.

Kendati Prabowo telah mengindikasikan adanya rencana pembahasan bersama mitra koalisi, Yusril belum dapat memastikan kepastian tanggal forum itu digelar. Pasalnya, pembicaraan tersebut masih berupa wacana yang terlontar dari sang kepala negara.

"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," tutur Yusril.

Mencuatnya pembahasan mengenai sosok pengganti ini bergulir setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan pengunduran dirinya dari kursi Wakil Presiden.

Sumber: Pojok Satu