- PKS aktif merespons ragam persoalan nasional mulai dari polemik ijazah Wapres Gibran hingga wacana hak angket jelang Pemilu 2029
- Pengamat menilai keaktifan PKS dalam mengangkat isu aktual merupakan langkah menjaga relevansi politik meski belum menjamin lonjakan elektoral
- Pembahasan rencana pengajuan hak angket terkait ijazah Gibran sempat dibicarakan oleh pimpinan PKS dan PDI Perjuangan
WartaPurwakarta - Partai Keadilan Sejahtera menunjukkan keaktifan yang kian kentara dalam menanggapi berbagai persoalan di panggung politik Tanah Air. Sejumlah perkara mulai dari kontroversi seputar ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bergulirnya rencana hak angket di parlemen, hingga perdebatan mengenai batasan korupsi, dimanfaatkan partai tersebut untuk mempertegas kedudukan politik mereka menyongsong Pemilu 2029.
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf pada Oktober 2026 sempat menyinggung persoalan keabsahan dokumen pendidikan milik Gibran, yang dilabeli sebagai perkara "ijazah gate", guna dijadikan bahan pembenahan pada kontestasi elektoral 2029 mendatang.
Langkah politik itu dibaca oleh Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli, sebagai strategi partai berbasis kader tersebut demi menjaga eksistensi di tengah perubahan konstelasi nasional menjelang 2029.
"Isu aktual menjadi sarana untuk menegaskan posisi sekaligus menguji kapasitas kader," ujarnya dalam keterangan, Jumat (30/10/2026).
Walau demikian, Nasarudin menggarisbawahi bahwa sorotan publik yang tinggi pada pemberitaan media belum tentu setara dengan raihan suara pemilih, mengingat atensi masyarakat tidak selalu berkorelasi langsung terhadap perolehan elektoral.
Nasarudin kemudian mengaitkan fenomena ini dengan tesis sosiolog Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah tentang asabiyyah, yakni ikatan solidaritas yang menopang daya tahan entitas politik.
"Solidaritas tidak selalu lahir dari ikatan kekerabatan. Disiplin organisasi, identitas kolektif, dan pengalaman bersama juga dapat membentuknya," jelasnya.
Kekuatan PKS, menurut Nasarudin, terletak pada sistem pengaderan serta keteguhan gerakannya. Struktur yang tertib dinilai efektif menjaga konsistensi arah narasi partai, dengan para kader yang berperan mengalirkan gagasan organisasi ke ranah publik.
Namun demikian, keterpaduan di tubuh partai dinilai bukan jaminan otomatis atas meluasnya basis konstituen. PKS tetap dituntut agar cakap membaca dinamika kecenderungan masyarakat dan sanggup merangkul kalangan pemilih yang lebih bervariasi.
Kehadiran tokoh berlatar profesional seperti Gamal Albinsaid menjadi salah satu contoh pendekatan baru partai tersebut. Berbekal profesi dokter dan rekam jejak kewirausahaan sosial, sosok Gamal diharapkan menyuntikkan model penyelesaian masalah ke ranah kebijakan publik.
Kapasitas Gamal saat menjalankan mandat di kursi DPR RI bakal diuji lewat sejauh mana keahlian teknisnya mampu diwujudkan ke dalam kinerja nyata bagi pemilih.
"Regenerasi dari sosok senior seperti Mardani Ali Sera kiranya tidak cukup hanya menghadirkan wajah baru. Pembaruan harus menghasilkan kapasitas politik yang terukur," katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kemampuan menyesuaikan diri bagi kelangsungan organisasi.
"Di sinilah pemikiran Ibnu Khaldun menjadi relevan. Solidaritas dapat menjaga kekuatan kelompok, tetapi belum tentu menjamin kemampuannya beradaptasi," sambungnya.
PKS dipandang mesti memperlebar daya jangkau tanpa mengikis ketertiban internal. Kematangan organisasi perlu dibarengi kecakapan berinteraksi lintas kelompok dan perumusan agenda kerja yang menjawab persoalan warga.
"PKS memang memiliki ruang artikulasi politik yang menonjol. Namun Ia mencontohkan, PKB menunjukkan kemampuan mengonversi modal sosial menjadi suara dan kursi. Keduanya tetap harus diuji melalui persebaran suara, regenerasi kader, serta perubahan preferensi pemilih," ujarnya.
Terkait polemik yang menyeret nama orang nomor dua di Indonesia tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya mengaku telah menggelar dialog dengan Sekretaris Jenderal DPP PKS Muhammad Kholid guna menindaklanjuti desakan publik soal pengguliran hak angket pemeriksaan ijazah Gibran.
Sumber: INDOPOSCO - Politik