Poin Penting
  • DPC Gerindra Majalengka menyoroti isu penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto
  • Penyadapan kepala negara dinilai sebagai ancaman kedaulatan dan bukan sekadar komoditas politik
  • Sekretaris DPC Gerindra Majalengka Ano Suksena mendesak adanya penanganan hukum yang menyeluruh

WartaPurwakarta - Kabar mengenai dugaan intersepsi komunikasi secara ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuai sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Majalengka. Pengurus partai di daerah tersebut memandang perkara ini tidak semestinya direduksi menjadi sekadar perdebatan di ranah politik, melainkan wajib ditilik sebagai ancaman nyata bagi kerahasiaan dan keamanan komunikasi kepala negara.

Desakan agar kasus tersebut diproses secara hukum secara tuntas disuarakan langsung oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka, H. Ano Suksena. Ia menilai penyelidikan mendalam mutlak dibutuhkan demi memastikan kepastian hukum.

Dalam pandangan Ano, terjaganya kerahasiaan komunikasi presiden berkorelasi langsung dengan ketahanan serta stabilitas nasional. Posisi Prabowo saat ini memegang mandat ganda yang krusial, yakni tidak hanya memimpin Partai Gerindra, melainkan juga bertindak sebagai kepala negara sekaligus pemegang komando tertinggi militer di Tanah Air.

“Ketua umum kami bukan hanya ketua partai, beliau adalah Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi TNI, dan simbol kedaulatan negara. Menyadap Presiden RI bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi menyangkut keamanan negara,” ujar Ano saat dikonfirmasi, Rabu (4/11/2026).

Sumber: TINTAHIJAU.com - Jawa Barat