- Hasto Kristiyanto menilai dinamika mundurnya Gibran sebagai momentum pembenahan tata kelola negara agar patuh pada konstitusi
- PDIP menegaskan sikap disiplin partai yang memecat kader tidak sejalan termasuk Joko Widodo, Gibran, dan Bobby Nasution
- Bangunan politik pragmatis dinilai rapuh menghadapi guncangan dibandingkan politik berbasis ideologi
WartaPurwakarta - Langkah mundurnya Gibran Rakabuming Raka dipandang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai titik balik krusial untuk mengevaluasi jalannya tata kelola negara. Tata kelola tersebut dinilai wajib berpijak murni pada konstitusi tanpa tercemar intervensi maupun penyalahgunaan wewenang.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan tertinggi negara secara disiplin.
"Ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk melakukan suatu koreksi bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi, dan ini harus diikuti dengan penuh kedisiplinan. Tidak boleh ada suatu manipulasi konstitusi dengan menggunakan intervensi kekuasaan," tegas Hasto kepada wartawan, Sabtu, 14 November 2026.
Menurut Hasto, dinamika politik saat ini patut dijadikan bahan renungan bersama mengenai posisi supremasi hukum, integritas moral, serta etika dalam membentuk keadaban publik. Figur pemimpin dituntut menyajikan teladan nyata melalui pengabdian penuh yang semata-mata berpihak pada kepentingan khalayak luas.
"Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan," katanya.
Menanggapi anggapan bahwa Gibran kini berada dalam situasi serbasalah seusai berpisah jalan dengan partai banteng, Hasto menyatakan bahwa PDIP beroperasi atas dasar keyakinan ideologis, disiplin anggota, dan pembelaan terhadap rakyat Marhaen.
Hasto menggarisbawahi arahan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai kaderisasi. Kader yang merasa tidak sejalan dengan garis perjuangan organisasi secara terbuka dipersilakan menyingkir.
"Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilahkan keluar atau mengundurkan diri dari Partai," tutur Hasto.
Ia menambahkan, fondasi politik yang cuma berporos pada ambisi dan pragmatisme kekuasaan terbukti gampang goyah. “Sehingga mudah menerima goncangan-goncangan politik," ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sebaliknya, penguatan kelembagaan di tubuh PDIP terus dijalankan lewat integrasi ideologi, kultur internal, kepemimpinan strategis, serta aksi nyata di tengah masyarakat. Hal itu dicontohkan melalui agenda rutin membersihkan lingkungan pada Sabtu pekan keempat sebagai wujud gerakan merawat Pertiwi.
Merespons pernyataan Gibran terkait Pemilu Presiden 2024 yang memunculkan kesan penyesalan, Hasto mengingatkan ketegasan partainya yang telah mendepak Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, hingga Bobby Nasution akibat pelanggaran disiplin dan ideologi.
"Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan," pungkas Hasto.
Sumber: RMOL