- Gibran dan partai pengusung memilih membisu soal gugatan syarat pendidikan di MK
- Relawan Militan Gibran justru tampil agresif sebagai pihak terkait
- Figur pengganti wapres seperti Teddy hingga Mama Ghufron muncul sebagai spekulasi tanpa bukti publik
WartaPurwakarta - Guliran dugaan soal sidang Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali memanas. Sebagian kalangan menduga proses peradilan ini sekadar formalitas belaka, sementara skenario figur pengganti sudah dirumuskan jauh hari sebelumnya. Meski masih sebatas imajinasi tanpa bukti konkrit, atmosfer politik tanah air kerap menyuburkan teori konspirasi manakala pusat-pusat kekuasaan memilih tak bersuara.
Tokoh yang menjadi titik gugatan, Gibran, nyaris tak melontarkan sepatah kata pun. Keheningan ini terpaut jauh dari upaya klarifikasi formal maupun konferensi pers pembelaan diri. Jokowi, sang ayah, justru mengurai jejang pendidikan putranya saat hadir di Solo, merincih dari SD 16 Surakarta, SMPN 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School, UTS Insearch, sampai MDIS. Dari situ, kalimat legendaris itu terlontar, "Masa sudah sekolah di luar negeri disuruh Paket C lagi?"
Sikap frontal juga diperlihatkan Raja Juli Antoni. Sang Sekjen PSI sekaligus Menteri Kehutanan itu menilai gugatan tersebut sebagai "manuver politik yang tidak beradab". Ia bahkan berkelakar soal peluang Kaesang hingga Jan Ethes. Keterlibatan nama cucu presiden dalam obrolan ini sengaja atau tidak, melanggangkan wacana franchise politik keluarga.
Kesunyian justru menyelimuti partai-partai pengusung koalisi. Gerindra, Golkar, PAN, hingga Demokrat seragam membisu. Mute ini bisa jadi menunjukkan kehati-hatian, pengelolaan strategi komunikasi, atau penyerahan sepenuhnya pada jalur hukum. Namun, kebisuan sekelompok elite kerap diterjemahkan sebagai indikasi bahwa akhir cerita sudah dimatangkan oleh pihak-pihak berkepentingan.
Di sisi lain, kelompok Militan Gibran 08 Nusantara tampil berapi-api sebagai pihak terkait di MK. Mereka menyusun eksepsi dan menyiapkan saksi. Semangat mereka memunculkan teguran dari Ketua MK Suhartoyo, "Tidak usah terlalu semangat." Fenomena relawan yang maju ke garis terdepan sementara tokoh utama hening memang memancing tanya, apakah ini atas arahan atau inisiatif mandiri, sebab bukti yang memvalidasi hal itu belum terhampar.
Persoalan procedural kemudian mengemuka mengingat gugatan diajukan nyaris dua tahun pasca Pilpres, melampaui batas waktu PHPU. KPU memandang upaya ini lebih mirip pemakzulan yang mekanismenya domain DPR/MPR. Meski demikian, majelis hakim MK tetap memandang perkara ini serius, termasuk saat meminta risalah PKPU dan mengutip ayat Al-Qur'an.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Bila gugatan mohon ditolak, status quo akan terjaga. Namun, bila dikabulkan, petitum akan membuka jalur bagi MPR untuk menunjuk wakil presiden pengganti dari dua nama yang diajukan presiden. Di titik inilah spekulasi soal kader cadangan bersemi. Nama Teddy muncul dalam obrolan. Bahkan, Mama Ghufron sampai disebut, diiringi dugaan figur lain yang dianggap lebih aman secara politik.
Seluruh guliran nama itu masih sebatas wilayah dugaan. Belum ada data publik yang memvalidasi figur pengganti itu memang sudah disiapkan. Yang teramati, perpadatan antara keheningan Gibran, kebisuan partai, gerak relawan, dan persidangan MK, memicu mesin imajinasi publik bekerja ekstra. Apakah sidang ini semata formalitas dan apakah pengganti sudah berdiri di bayangan, sama-sama belum terbukti.
Sumber: RMOL