- Tim advokasi Gibran menyerahkan dokumen MDIS yang tidak tercantum dalam surat penyetaraan resmi Kemendikbud
- Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menegaskan Certificate of Attendance UTS Insearch sebatas bukti kehadiran tanpa legalitas kelulusan
- Langkah pembelaan di persidangan dinilai justru menguatkan pemenuhan unsur pidana Pasal 391 KUHP di Bareskrim
WartaPurwakarta - Upaya tim hukum Gibran Rakabuming Raka dalam meyakinkan majelis hakim perihal keabsahan penyetaraan ijazah luar negeri dinilai menjadi bumerang. Langkah advokasi yang dipimpin Patrialis Akbar tersebut dinilai justru memperjelas indikasi tindak pidana yang dilaporkan Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) bersama Ormas Pengacara Jawara Bela Umat (Pejabat) ke Bareskrim Polri.
Persoalan ini bermula dari pelaporan Surat Keterangan Nomor 9149/DD.I/KS/2019 yang memuat informasi bahwa Gibran telah menuntaskan pendidikan Grade 12 di UTS Insearch, Sydney, Australia. Dokumen itu menyatakan kompetensi pengetahuannya sepadan dengan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di tanah air. Surat tersebut dipakai sebagai berkas persyaratan pendaftaran calon wakil presiden demi mematuhi mandat Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mewajibkan kandidat memiliki pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.
Namun, pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan tidak ada bukti ijazah SMA, diploma, maupun sertifikat luar negeri milik Gibran yang dapat menjadi landasan penyetaraan tingkat sekolah menengah atas. MK menegaskan lembaran bertajuk Certificate of Attendance yang dimiliki putra sulung Presiden ke-7 RI tersebut semata-mata tanda kehadiran fisik, bukan bukti tamat atau kelulusan akademik.
Fokus pembuktian semestinya ditujukan untuk memperjelas status Grade 12 UTS Insearch. Jenjang tersebut pada faktanya tidak eksis di institusi terkait, melainkan hanya berfungsi sebagai program matrikulasi atau jalur penghubung sebelum menempuh perkuliahan, bukan kesetaraan tingkat sekolah menengah atas.
Kubu pembela justru menyodorkan bukti lain berupa Sertifikat Advanced Diploma terbitan The Management Development Institute of Singapore (MDIS) pada perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. Dokumen yang disebut setara kualifikasi A-Level itu diklaim sebagai bukti kelulusan tingkat menengah atas milik Gibran.
Pengajuan bukti baru tersebut dinilai janggal lantaran Surat Keterangan Nomor 9149/DD.I/KS/2019 yang diteken Dr Sutanto, SH, MA dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak pernah menggunakan dokumen asal MDIS Singapura sebagai rujukan penyetaraan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Situasi hukum itu mengerucut pada dua kondisi yang dinilai memenuhi delik pemalsuan surat atau penyampaian keterangan palsu seturut Pasal 391 KUHP.
Bila mengacu pada dalil Grade 12 UTS Insearch, klaim penyetaraan pengetahuan setingkat SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan terbukti tidak benar merujuk pada ketetapan MK mengenai ketiadaan bukti kelulusan. Sebaliknya, apabila penyetaraan tersebut diklaim bersumber dari dokumen MDIS Singapura, pencantuman keterangan dalam surat resmi terbitan 2019 itu menjadi tidak valid serta memuat informasi yang berlawanan dengan dokumen yang sebenarnya.
Sumber: RMOL