- Vox Politica Research memetakan evaluasi publik terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih lewat survei pada 15 hingga 25 September 2026.
- Nusron Wahid memuncaki daftar menteri yang performanya paling banyak dipersoalkan publik dengan angka 41,5 persen.
- Mayoritas responden sebesar 67,5 persen menuntut adanya pencopotan atau reshuffle terhadap para menteri berkinerja buruk.
WartaPurwakarta - Lembaga riset Vox Politica Research memaparkan temuan jajak pendapat nasional mengenai evaluasi performa jajaran pembantu presiden dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan penelusuran persepsi masyarakat tersebut, tercatat ada tujuh menteri yang dinilai memiliki kinerja paling tidak memuaskan.
Pengumpulan data survei ini dilakukan pada rentang waktu 15 sampai 25 September 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 27 provinsi. Riset ini mengaplikasikan metode penarikan sampel acak bertingkat atau multistage random sampling lewat sambungan telepon, dengan margin of error diperkirakan sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif Vox Politica Research Fadhly Alimin Hasyim menerangkan, indikator penilaian publik tidak semata-mata menyorot profil personal para menteri. Aspek yang diuji mencakup integritas, efektivitas implementasi program, ketepatan perumusan kebijakan, kecakapan komunikasi publik, hingga daya tanggap aparatur terhadap laporan masyarakat.
Pada tolok ukur ingatan spontan publik atau Top of Mind dengan tendensi negatif (Negative Salience), nama Nusron Wahid berada di urutan teratas menteri dengan performa paling dikeluhkan setelah mengantongi persentase 41,5 persen. Posisi berikutnya ditempati oleh Raja Juli Antoni dengan 17 persen, disusul Natalius Pigai 13 persen, Agus Andrianto 10 persen, Rini Widyantini 7 persen, Widiyanti Putri Wardhana 5,5 persen, serta Arifatul Choiri Fauzi 4 persen. Sementara itu, sebanyak 2 persen responden lainnya menyatakan tidak tahu atau memilih tidak memberikan respons.
Terkait pemicu ketidakpuasan publik, potensi tindak pidana korupsi menjadi kekhawatiran paling dominan yang dipilih oleh 41,5 persen responden. Alasan berikutnya adalah kehadiran program kerja yang dinilai kurang memberi dampak nyata bagi masyarakat sebesar 31,5 persen, disusul penetapan kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran sebesar 27,5 persen. Selain itu, faktor gaya komunikasi publik yang buruk mencatatkan 15,5 persen, serta lambatnya respons pejabat terhadap keluhan masyarakat berada di angka 12,5 persen.
"Data tersebut memperlihatkan responden memberi perhatian serius pada integritas Menteri. Serta seberapa besar manfaat program pemerintah yang dapat masyarakat rasakan," terang Fadhly.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Melihat performa menteri yang dinilai di bawah ekspektasi, sebagian besar publik menginginkan adanya keputusan tegas dari presiden. Sebanyak 67,5 persen responden secara spesifik mendesak agar pejabat terkait diberhentikan dari jabatannya melalui mekanisme perombakan kabinet atau reshuffle.
Di sisi lain, opsi rotasi atau mutasi ke pos tugas lain didukung oleh 15,5 persen responden, mempertahankan posisi yang ada saat ini dipilih oleh 10 persen responden, dan pemberian tenggat perbaikan kinerja disuarakan oleh 5 persen responden. Sisanya, sekitar 2 persen responden, memutuskan untuk tidak memberikan jawaban atau tidak tahu.
Sumber: Harapan Rakyat