- Pakar Unair Prof Henri Subiakto memaparkan tiga skenario putusan MK terkait gugatan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka
- Opsi penolakan permohonan dinilai mempertahankan status quo namun tetap menyisakan beban legitimasi
- Pengabulan gugatan dipandang sebagai skenario terberat yang berpotensi mengguncang susunan kabinet Prabowo-Gibran
WartaPurwakarta - Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, menyoroti persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana beserta para koleganya. Henri menilai forum peradilan tersebut sukses memunculkan wacana hukum yang mendalam mengenai persoalan yang selama ini tertutupi sekat formalitas dan birokrasi.
“Sidang MK selama beberapa minggu yang diinisiasi oleh gugatan Prof Denny Indrayana dan kawan-kawan, telah berhasil menghadirkan dialog hukum yang membuka tabir politik yang selama ini menutupi hidden reality yang terbalut aturan, dan cultural of secrecy yang ada dalam berbagai institusi maupun aturan birokrasi negeri ini,” ujar Henri, Selasa, 6 Oktober 2026.
Menurut pengamatannya, arah putusan MK mendatang akan menjadi batu uji bagi perkembangan sistem demokrasi dan yudikasi tata negara di Indonesia, apakah bergerak menuju pembaruan substantif atau tetap bergeming di zona status quo demi mengedepankan prosedur administratif semata.
“Pengumuman MK tersebut menjadi tanda, apakah Indonesia akan berubah membaik proses demokrasi dan yudikasi Hukum Tata Negaranya, ataukah tetap saja tidak banyak berubah alias status quo dengan mendahulukan proses formal semata. Semua ini tergantung para hakim Konstitusi,” katanya.
Henri memetakan tiga kemungkinan arah ketetapan majelis hakim konstitusi. Opsi pertama adalah MK menolak seluruh permohonan pemohon. Melalui jalur ini, status Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden tidak akan terganggu lantaran putusan MK bersifat final, sekaligus menyudahi pintu perselisihan hasil pemilu menyangkut kualifikasi ijazah.
Secara politik, situasi kabinet dinilai tetap aman lewat skenario penolakan tersebut. Kendati demikian, Henri mencatat fakta-fakta persidangan mengenai penyetaraan jenjang SLTA Gibran, yang menggunakan sertifikat kehadiran serta transkrip UTS Insearch alih-alih ijazah formal, tetap berpotensi dijadikan instrumen kritik oleh barisan oposisi. Opsi ini juga tidak serta-merta menggugurkan gugatan lain di Mahkamah Agung mengenai legalitas surat penyetaraan tersebut.
Kemungkinan kedua, MK menolak gugatan pemohon namun tetap memeriksa substansi perkara. Pada skenario ini, hakim diperkirakan menilai langkah verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berjalan sesuai PKPU Nomor 19 Tahun 2023 serta dokumen penyetaraan terbitan 2019, sehingga pemenuhan syarat Pasal 169 huruf r UU Pemilu dinyatakan sah.
Melalui skenario kedua ini, keabsahan penetapan paslon, hasil Pilpres 2024, hingga pelantikan kepemimpinan nasional tetap diakui secara hukum.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Secara politik, ini mengunci argumen administratif pemerintah dan KPU, tetapi tetap menyisakan beban legitimasi karena fakta sidang tentang tidak adanya ijazah formal sudah terbuka dengan berbagai konsekuensinya,” jelas Henri. Dalam situasi ini, ruang hukum di luar MK seperti aduan etik, pidana, maupun gerakan politik dinilainya tetap berpeluang ditempuh pihak pemohon.
Adapun kemungkinan ketiga adalah MK mengabulkan gugatan pemohon, baik secara parsial maupun seutuhnya. Henri memandang skenario terakhir ini sebagai implikasi paling berat. Jika MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat administratif sejak masa pendaftaran dan membatalkan keputusan KPU yang menetapkannya, dasar legalitas jabatan Wakil Presiden secara otomatis bakal goyah.
Henri menegaskan bahwa eksekusi pembatalan tersebut tidak dapat berlangsung secara instan karena pelantikan telah terlaksana hampir dua tahun. Oleh sebab itu, amar putusan MK dituntut memuat arahan yuridis yang gamblang, termasuk kepastian apakah MPR diinstruksikan menunjuk pengganti melalui mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 atau sebatas menetapkan adanya cacat formil tanpa langkah teknis lanjutan. Keputusan semacam ini diperkirakan dapat mengguncang stabilitas kabinet Prabowo-Gibran sekaligus memicu gelombang tawar-menawar politik baru.
Sumber: RMOL