Poin Penting
  • Guru Besar UII menilai pembuktian keabsahan ijazah merupakan wewenang kementerian bukan ranah PTUN
  • Kedudukan PTUN berada di bawah MA yang telah membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Wapres Gibran
  • Gibran sempat berkonsultasi dengan Presiden Prabowo sebelum berencana membawa bukti dokumen pendidikan ke PTUN

WartaPurwakarta - Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna menguji keabsahan ijazah tingkat SMA dinilai tidak tepat sasaran. Otoritas verifikasi dan klarifikasi dokumen kelulusan sejatinya berada di bawah wewenang kementerian yang mengurusi bidang pendidikan.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof Dr Ni’matul Huda, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu (11/11/2026).

“PTUN bukan untuk mengklarifikasi ijazah. Itu jalurnya ke Kementerian Pendidikan (saat ini menjadi Kemendikdasmen),” kata Ni’matul Huda.

Rencana menempuh jalur peradilan tata usaha negara sebelumnya diutarakan Gibran guna membuktikan legalitas berkas pendidikannya. Wacana tersebut bergulir pascapertemuan dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026), menyusul penyampaian niatnya untuk meletakkan jabatan.

Ni’matul menerangkan bahwa ketetapan Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan berkas pendidikan sang wakil presiden telah berstatus final dan mengikat sehingga menutup peluang gugatan ulang pada ranah peradilan yang sama. Hal serupa berlaku bagi putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di mana celah hukum yang tersisa hanyalah pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh pihak tergugat, yakni Kementerian Pendidikan.

“Putusan Kasasi MA yang kemarin terkait Suket tidak sah bisa diajukan peninjauan kembali jika pihak Kementerian Pendidikan yang mengajukan,” jelas Ni’matul Huda.

Lebih lanjut, hierarki peradilan menempatkan PTUN sebagai salah satu badan peradilan di bawah yurisdiksi MA. Dengan demikian, kewenangan lembaga peradilan tingkat pertama tersebut tidak dapat melampaui putusan MA.

Sebelumnya, MA melalui putusan kasasi nomor 742/K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 memenangkan gugatan M. Subhan. Putusan itu membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 mengenai penyetaraan pendidikan jenjang SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka.

“Apalagi PTUN ada di bawah MA, sedangkan MA sudah mencabut keabsahan Suket yang terkait ijazah Wapres,” imbuh Ni’matul Huda.

Gibran sendiri memberikan pernyataan terkait langkah pengunduran dirinya setelah keluarnya putusan dari MK dan MA mengenai sengketa syarat administrasi serta surat penyetaraan ijazah kelulusan sekolah menengah atas miliknya. Dalam keterangannya pada Selasa (10/11/2026) sore di Jakarta, ia mengungkapkan telah menerima sejumlah arahan dari Presiden Prabowo Subianto guna menyikapi dinamika hukum yang tengah berlangsung.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” tutur Gibran.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional