- Tujuh fraksi di DPR disebut menyepakati wacana hak angket pemakzulan Wapres Gibran
- Pengamat menilai opsi mundur paling rasional seiring melemahnya pengaruh politik Jokowi
- Proses politik diperkirakan berlanjut ke MPR hingga penunjukan wapres baru oleh Presiden Prabowo
WartaPurwakarta - Peluang mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dinilai cukup terbuka seiring memanasnya dinamika di Senayan yang mengarah pada agenda pemakzulan. Penilaian tersebut dikemukakan oleh pengamat politik Saiful Huda Ems (SHE).
Saiful menyebutkan bahwa mayoritas fraksi di DPR RI, yakni tujuh dari total delapan partai politik yang berada di parlemen, dikabarkan telah mencapai kata mufakat untuk menginisiasi hak angket demi memberhentikan Gibran. Kendati demikian, kabar mengenai kesepakatan antarpartai tersebut sejauh ini belum disertai konfirmasi resmi maupun bukti konkret dari fraksi-fraksi yang bersangkutan.
Melemahnya posisi tawar serta pengaruh kekuasaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dipandang menjadi pemicu utama bergesernya konstelasi politik saat ini. Saiful menilai kelompok-kelompok yang sebelumnya menjadi penyokong Jokowi kini mulai kehilangan kendali politik, sehingga posisi sang wakil presiden kian terdesak.
“Info terakhir yang saya dapatkan, kemungkinan akan ada tujuh partai politik dari delapan partai politik atau fraksi yang ada di DPR telah sepakat untuk segera melakukan hak angket guna menurunkan Wapres Gibran Rakabuming Raka,” kata Saiful dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Apabila penyatuan sikap fraksi di dewan benar-benar solid, tekanan politik terhadap Gibran diperkirakan kian membesar, sehingga langkah meletakkan jabatan dipandang sebagai keputusan yang paling masuk akal. Di samping tekanan parlemen, ancaman aksi ekstraparlementer berupa gerakan massa diyakini dapat menjadi pukulan politik tersendiri bagi trah keluarga Jokowi.
Desakan publik di luar jalur formal bahkan dinilai lebih mencemaskan bagi Jokowi karena berpotensi melahirkan dampak sosial dan politis yang meluas. Saiful juga menduga Jokowi berpeluang membangun narasi pembelaan bahwa putranya diperlakukan tidak adil secara politik apabila pemakzulan tetap bergulir.
Lebih jauh, ia menguraikan bahwa penggunaan hak angket berpotensi merembet hingga ke persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memutuskan pemberhentian secara definitif sekaligus menentukan penggantinya melalui mekanisme tata negara.
“Dalam skenario yang disampaikan, Presiden Prabowo Subianto nantinya akan mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kendati memaparkan skenario pergantian kepemimpinan tersebut, Saiful menekankan bahwa pandangan mengenai kesepakatan lintas fraksi maupun kemungkinan pengunduran diri Gibran sepenuhnya masih berupa hipotesis politik dari sudut pandangnya pribadi.
“Soal kesepakatan tujuh fraksi untuk menggulirkan hak angket maupun prediksi pengunduran diri Gibran, ini analisa saya,” ucapnya.
Sumber: INDOPOSCO - Politik