- Bupati Bandung melarang camat bepergian ke luar daerah menjelang akhir 2026 demi kesiapsiagaan bencana
- Rapat non-mendesak dialihkan secara daring agar aparatur kewilayahan fokus memantau warga di lapangan
- Peristiwa angin kencang di Pacira merusak ratusan bangunan dan memicu masa tanggap darurat sepekan
WartaPurwakarta - Aparatur pemerintah tingkat kecamatan di Kabupaten Bandung diminta tidak meninggalkan teritorial penugasan mereka hingga pengujung 2026. Kebijakan ini diterapkan demi mempercepat langkah penanggulangan kedaruratan di tengah ancaman cuaca ekstrem yang membayangi berbagai kawasan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan larangan bepergian ke luar daerah maupun mancanegara bagi jajaran camat, seiring meningkatnya potensi ancaman bencana hidrometeorologi.
"Mengingat cuaca ekstrem menjelang akhir tahun ini, saya minta para camat tidak melakukan perjalanan ke luar kota, apalagi ke luar negeri. Tetap fokus berada di wilayah tugas masing-masing," ujarnya, Jumat.
Para pimpinan wilayah tersebut diwajibkan segera meneruskan informasi terkini bila mendapati situasi darurat, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga terjangan puting beliung. Pelaporan cepat dinilai krusial agar langkah penanganan oleh pemerintah daerah dapat segera dieksekusi dan pemenuhan logistik warga terdampak berjalan tanpa hambatan.
Kewaspadaan ini ditekankan Dadang menyusul peristiwa angin kencang yang menghantam kawasan Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (Pacira) pada 14 November 2026. Kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya kesiagaan jajaran pemerintahan di tingkat bawah.
Catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung pada rentang 14-15 November 2026 memperlihatkan dampak kerusakan mencakup 372 rumah warga, 25 kios pasar, satu perkantoran, empat fasilitas umum, serta satu tembok penahan tanah. Pemerintah Kabupaten Bandung pun telah menetapkan masa tanggap darurat selama sepekan, mulai 16 sampai 22 November 2026, guna mengakselerasi penanganan pascabencana di kawasan terdampak.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Guna menjaga kelancaran tugas operasional, Dadang meminta koordinasi formal yang tidak bersifat mendesak dialihkan melalui sambungan daring. Dengan begitu, konsentrasi para camat tidak terpecah dan tetap memprioritaskan pemantauan langsung pada warga.
"Dengan begitu, pelayanan dan pengawasan di tingkat wilayah tidak terganggu. Jangan sampai ada kesan, ketika terjadi bencana, pemerintah tidak hadir di tengah masyarakat," tutupnya.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat