- Mendagri menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi kinerja pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah
- Empat komponen utama pendorong ekonomi yang harus dipahami kepala daerah: konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto
- Mendagri mendorong hilirisasi produk unggulan daerah agar memiliki nilai tambah dan mampu menembus pasar ekspor
WartaPurwakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Pencapaian ekonomi Indonesia, menurut Tito, bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan hasil gabungan kinerja seluruh daerah di Tanah Air.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito ketika memberi arahan di Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku yang mengusung tema "Daerah Kuat Indonesia Berdaulat" di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
"Upaya [mendorong pertumbuhan] nasional tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat, tapi juga menjadi agregat dari tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujarnya.
Tito memaparkan bahwa Indonesia memiliki bekal besar menuju status negara maju, mulai dari melimpahnya sumber daya alam, besarnya tenaga kerja produktif, luasnya wilayah, hingga posisi geografis yang strategis. Seluruh potensi itu perlu dikelola secara maksimal guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Kepala daerah, lanjut Tito, perlu memahami empat komponen utama penggerak pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor neto atau selisih antara nilai ekspor dan impor. Keempat komponen ini dapat dijadikan panduan bagi pemda dalam merumuskan kebijakan sekaligus mengukur perkembangan ekonomi di wilayah masing-masing.
Terkait konsumsi rumah tangga, Mendagri menilai daya beli masyarakat merupakan indikator yang sangat menentukan. Konsumsi yang tinggi mencerminkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, konsumsi yang melemah bisa menjadi sinyal adanya persoalan daya beli, pengangguran, maupun kemiskinan.
Oleh karena itu, Tito meminta pemda mengoptimalkan belanja pemerintah agar uang mengalir ke masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi. Belanja daerah, tegasnya, tidak cukup hanya terserap secara administratif dalam anggaran, tetapi harus memberikan dampak konkret terhadap aktivitas perekonomian.
Mendagri turut menyoroti urgensi penciptaan iklim investasi yang kondusif. Para kepala daerah diminta mempermudah proses perizinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberantas pungutan liar yang berpotensi menghambat masuknya investasi. Tito menjelaskan bahwa investasi akan membuka lapangan kerja sekaligus menggerakkan berbagai sektor, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perdagangan, perhotelan, dan pariwisata.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di samping itu, Mendagri juga mendorong daerah mengembangkan produk unggulan lewat hilirisasi agar memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar ekspor. Sebagai contoh, ia menyebut pengembangan produk kelapa di Maluku Utara melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Langkah semacam itu dinilai mampu membuka peluang ekonomi yang lebih luas.
"Harus punya kreativitas seperti itu, dan di daerah lain juga seperti itu kita minta setiap dari produk, upayakan produk ini memiliki nilai tambah dan bisa diekspor," jelasnya.
Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Medrilzam, perwakilan pemda se-wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional