Poin Penting
  • Menkop Ferry Juliantono dorong koperasi dan KDKMP aktif tangani urusan pascapanen gabah
  • Pemkab Karawang dan LPDB diminta mendata rice milling unit mangkrak untuk diambil alih koperasi
  • Proyeksi produksi beras nasional 2026 capai 33 juta ton namun masih terkendala sarana pengering dan permodalan

WartaPurwakarta - Koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), didorong agar mengambil peran strategis dalam rantai kegiatan pascapanen serta pascaproduksi sektor pertanian nasional. Arahan tersebut ditegaskan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono ketika menghadiri agenda Rapat Umum Nasional Koperasi Beras di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (20/11).

Ferry Juliantono memaparkan bahwa persoalan pascapanen masih membayangi berbagai daerah lumbung pangan, kendati taksiran produksi beras di Indonesia pada 2026 diproyeksikan menyentuh angka 33 juta ton. Kendala utama sektor pertanian dinilai tidak lagi terpaku pada urusan tanam, melainkan minimnya fasilitas penunjang seperti sarana pendingin (cold storage), permodalan, serta keberadaan mesin pengering atau dryer yang berlokasi dekat areal persawahan demi menyerap gabah petani.

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan punya fungsi untuk nyerap, menampung hasil produk masyarakat. Apa pun hasil produk masyarakat itu, apalagi tanaman pangan,” ujar Menkop.

Hadir dalam forum tersebut Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, serta Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Panel Barus. Turut mendampingi pula Wakil Bupati Karawang Maslani dan jajaran pejabat kementerian maupun lembaga terkait lainnya.

Menurut Ferry, kapasitas koperasi sebagai penyerap hasil panen (offtaker) masyarakat perlu dibangun berkala, mencakup beras, gabah kering panen, komoditas hortikultura, hingga perikanan. Wilayah Karawang misalnya, meski berstatus lumbung beras dengan fasilitas penggilingan melimpah, ketersediaan unit dryer di sekitar hamparan sawah masih terbilang minim.

Menyikapi celah tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang diminta bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) guna mendata tempat penggilingan padi yang masih layak pakai. Unit penggilingan tersebut nantinya disiapkan untuk diakuisisi koperasi beras setempat, lalu diintegrasikan ke dalam ekosistem KDKMP.

“Inventarisir penggilingan rice milling unit yang mesinnya masih bagus kemudian mangkrak, itu bisa kita beli melalui koperasi beras yang ada di Karawang, kemudian dimiliki oleh koperasi dan koperasi itu membangun ekosistem dengan KDKMP yang ada di Kabupaten Karawang,” katanya.

Penguatan kelembagaan koperasi ditekankan pada penguasaan rantai nilai sektor pangan oleh kalangan petani. Hal ini diutarakan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Panel Barus.

“Selama ini sebagian besar petani berhenti pada produksi. Tantangan berikutnya adalah bagaimana koperasi mengambil peran yang lebih besar pada pengolahan, perdagangan, pembangunan merek, hingga akses pasar. Di situlah nilai tambah tercipta, dan di situlah kesejahteraan petani dapat tumbuh lebih cepat.”

Panel Barus menambahkan, tolok ukur kesuksesan koperasi pada masa mendatang tidak sekadar dinilai melalui banyaknya anggota atau tonase produksi. Fokus utama beralih pada kapasitas menghadirkan nilai tambah nyata bagi kaum tani dan memperkokoh posisi tawar mereka pada sistem pangan nasional.

Rangkaian acara Rapat Umum Nasional Koperasi Beras Indonesia Tahun 2026 di Karawang tersebut juga menyajikan Parade Beras Nusantara yang memperkenalkan aneka varietas beras dari penjuru Tanah Air. Agenda ini sekaligus diisi pembacaan Deklarasi Koperasi Beras Indonesia, konsolidasi pergerakan usaha bersama, temu jaringan bisnis, serta penjajakan kerja sama strategis dengan otoritas pemerintah, BUMN, perbankan, perguruan tinggi, hingga kalangan industri swasta.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional